PBB: UU Keamanan Nasional Bahayakan Privilese Hong Kong

hazonyeshaya.org > Data > PBB: UU Keamanan Nasional Bahayakan Privilese Hong Kong
PBB: UU Keamanan Nasional Bahayakan Privilese Hong Kong

Hong Kong

Undang-undang Keamanan Nasional China untuk Hong Kong dinilai bisa mendatangkan risiko serius bagi kebebasan wilayah tersebut. Pakar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menilai UU ini melanggar kewajiban hukum internasional.

Kaya dilansir AFP , Jumat (4/9/2020), otoritas China menghadapi rentetan kritik atas UU yang diberlakukan pada akhir Juni sesudah protes pro-demokrasi mengguncang Hong Kong tahun lalu.

UNDANG-UNDANG tersebut, yang mengkriminalisasi upaya pelepasan diri, subversi, terorisme, dan kerja sama dengan pasukan asing, menjatuhkan azab seumur hidup maksimum dan telah mengintimidasi banyak pengunjuk rasa untuk diam.

Dalam sebuah tulisan yang dipublikasikan Jumat (4/9), para-para penasihat PBB memperingatkan bahwa bagian dari undang-undang tersebut “tampaknya mengkriminalkan kebebasan berekspresi atau segala wujud kritik” terhadap China.

“Undang-undang Keamanan Nasional… menimbulkan risiko serius bahwa kebebasan fundamental dan perlindungan proses yang semestinya dapat dilanggar, ” kata pelapor istimewa PBB untuk hak asasi bani adam (HAM) dalam suratnya.

Surat itu memperingatkan bahwa undang-undang tersebut mungkin “melanggar hak kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul dengan damai. ”

Para-para pelapor PBB mendesak China buat “mempertimbangkan kembali” undang-undang tersebut dan agar peninjau independen sepenuhnya ditunjuk untuk memastikan undang-undang memenuhi kegiatan HAM China.