Segini Luas Lahan yang Diklaim PTPN ‘Diserobot’ Markaz Syariah Habib Rizieq

hazonyeshaya.org > Data > Segini Luas Lahan yang Diklaim PTPN ‘Diserobot’ Markaz Syariah Habib Rizieq
Segini Luas Lahan yang Diklaim PTPN 'Diserobot' Markaz Syariah Habib Rizieq

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

Jakarta semrawut

Lahan Pondok Pondok (Ponpes) Markaz Syariah, Megamendung pimpinan Habib Rizieq Shihab bermasalah. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dengan mengklaim sebagai pemilik lahan melayangkan surat somasi meminta Markaz Syariah meninggalkan lahan tersebut.

Lahan yang ditempati cukup besar. Dari surat somasi yang berputar tertanggal 18 Desember 2020 seperti dilihat detikcom tertulis, penggunaan fisik tanah HGU seluas kurang lebih 30, 91 hektar. Penggunaan lahan sejak tahun 2013 disebut tanpa izin dan persetujuan dari PTPN VIII.

PTPN VIII memberikan waktu tujuh hari kerja untuk menyerahkan lahan tersebut. Bila tidak, maka perusahaan membawa kasus ini ke ranah hukum.

Front Pembela Islam (FPI) menyebut telah mendapatkan somasi tersebut. Menurutnya, pihaknya memang beberapa kali menyiasati untuk mengelola lahan yang disengketakan.

“Iya, kan sebelumnya sudah ada proses, beberapa kala dilakukan membenahi, kemudian niat jalan dari Markaz Syariah untuk lahan tersebut kita manfaatkan, dan kita fungsikan untuk bercocok tanam. & sudah banyak. Yang dimulai antaranya menanam alpukat, hal lain yang tidak dimanfaatkan, ” ujar kuasa hukum FPI Ichwan Tuankotta, zaman dihubungi, Rabu (23/12/2020).

Berikut isi surat somasi itu:

Sehubungan dengan adanya permasalahan penguasaan fisik tanah HGU PT Perkebunan Nusantara VIII Kebun Gunung Mas seluas -+ 30, 91 Ha yang terletak dalam Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor oleh Pondok Pesantren Kawasan Argokultural Markaz Syariah sejak 2013 tanpa izin dan persetujuan daripada PT Perkebunan Nusantara VIII, ana tegaskan bahwa lahan yang saudara kuasai tersebut merupakan aset PT Perkebunan Nusantara VII berdasarkan sertifikat HGU Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008.

Tindakan saudara tersebut merupakan tindak pidana penggelapan hak atas barang tak bergerak, larangan pemakaian tanah minus izin yang berhak atau kuasanya dan atau pemindahan sebagaimana dengan diatur dalam pasal 385 KUHP, Perpu no 51 Tahun 1960 dan atau Pasal 480 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami memberikan kesempatan terakhir serta memperingatkan saudara untuk segera menyerahkan lahan tersebut kepada PT Perkebunan Nusantara VIII selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terkira sejak diterima surat ini. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima tulisan ini saudara tidak menindaklanjuti oleh sebab itu kami akan melaporkan ke kepolisian cq. Kepolisian Darah Jawa Barat.

Demikian surat somasi ini disampaikan, atas perhatian & pengertian diucapkan terima kasih.

(dna/dna)